freeland

BAB I

Pendahuluan

BAB II

Pembahasan

Daftar bangsa yang memiliki kriteria pers Barat ini termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Swedia, Jerman, Belanda, Belgia, Perancis, Austria, Australia, Selandia Baru, Swiss, Norwegia, Denmark, Irlandia, Italia, Israel, dan Jepang.

Dalam konsep Barat, hal yang mendasari pers untuk berproses “membesarkan diri sendiri” (self righting) adalah keyakinan pers terhadap kebenaran masyarakat dalam menerima dan mempercayai sebuah informasi tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah di mana pun tidak boleh menghalangi pengumpulan berita yang sah. Dengan adanya konsep ini bukan berarti media berita Barat tidak memiliki kekurangan yang serius.

Thomas E. Patterson dalam The United States : News in a Free Market Society yang termuat dalam buku Democracy and the Media : A Comparative Perspective, menyatakan bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan sistem pers paling bebas. Bahkan tidak hanya bebas, pers di Amerika Serikat juga menganut paham commersial dan adversarial.[1]

Jika harus membandingkan antara sistem pers di Amerika dengan sistem pers di negara-negara lainnya, maka bisa dikatakan bahwa sistem pers di Amerika serikat adalah penganut, “The Freest”. Dengan demikian tidak ada penghalang ataupun hambatan bagi pers di Amerika Serikat untuk berkembang. Mengkonstruksi kata ‘bebas’, tentunya bebas disini adalah kebebasan ala Amerika Serikat. Pada mandat yang termaktub dalam First Amandemen Amerika Serikat tertulis, “ Congress shall make no law…abridging the freedom of speech, or of the press.” Implikasi yang muncul dari klausul dalam First Amandemen ini adalah kebebasan pers di Amerika yang ditandai dengan tidak adanya regulasi dari pemerintah yang ditujukan untuk mengatur pers. Bahkan selama beberapa dekade pers di Amerika Serikat mempunyai kebebasan dan otonomi yang luar biasa.[2]

Pers di Amerika juga bebas dari sensor pemerintah. Meskipun Departemen Pertahanan di Amerika bisa melakukan pengawasan dan pembatasan, namun tanggung jawab dan persetujuannya tetap bergantung pada pemerintah. Dalam mewujudkan kebebasan pers di Amerika, bingkai yang digunakan oleh konstitusi Amerika berpijak pada keyakinan untuk melindungi kebebasan berekspresi dan beropini.

Dalam tulisannya, Patterson juga mengungkapkan bahwa sistem pers di Amerika menganut paham komersial (keuntungan) dan adversarial (pertentangan). Untuk paham adversarial tentunya sah-sah saja jika memang pada kenyataannya pers Amerika tidak dalam keadaan sepihak dengan pemerintahnya. Namun dengan paham komersil inilah yang menimbulkan permasalahaan. Menurut Patterson, pers Amerika berorientasi tidak semata  pada news gathering namun lebih ke arah profitnya. Sehingga dampak negatifnya ialah media mengikuti alur masa dalam kenyataannya, terlebih lagi saat dikenalnya yellow jurnalism dalam pers Amerika. Nyatanya, tidak semuanya setuju dengan sistem yang diteapkan Yellow Journalism, yang lebih menekankan persoalan bombastisme, sensasionalisme, dan justru mengundang kritik.

Media massa Barat telah menjadi alat mengokohkan kepentingan kapitalisme global, karena itu dominasi pers Barat harus dihentikan. Pers Barat telah menjadi mesin politik untuk menyuarakan kepentingan Barat dengan membangun opini positif tentang kapitalisme sebaliknya membuat citra negatif terhadap mereka yang dianggap merupakan potensi ancaman bagi Barat.

Bisa kita saksikan secara seksama bagaimana media massa Barat pada umumnya selalu menggambarkan secara positif berita tentang Israel. Tindakan Israel membombardirkan rumah-rumah rakyat Palestina dengan bom-bom dahsyat dalam jumlah massif disebut preemptive strike (tindakan sebelum diserang) disebut punishment strike (tindakan hukuman bagi yang bersalah). Semantara kalau pejuang Palestina yang tidak setuju terhadap penjajahan Israel membunuh beberapa orang tentara Israel disebut tindakan terorisme.[3]

Hal senada disampaikan pembicara lain Amran Nasution (wartawan senior). Dia mencontohkan pers AS telah menjadi alat legalisasi terhadap serangan AS di Irak. Saat itu pers memberitakan tanpa sikap kritis presentasi Colin Powel di PBB. Saat itu Powel dengan bantuan photo satelit dengan percaya diri menunjukkan gambar-gambar yang dia sebuat sebagai tempat senjata pemusnah masal Irak. Pers AS pun mengutip Powel tanpa mengecek kebenaran informasi itu. Pers berhasil membangun opini seakan-akan Irak memang sah untuk diserangkan . Namun bagaimana realitanya ? Hingga kini AS tidak pernah menemukan senjata pemusnah massal di Irak.[4]

Hal yang sama dilakukan media massa nasional. Dalam insiden Monas menurut Amran, tampak sekali Koran Tempo bias . Bahkan hal yang paling minimal seperti cover both side tidak dilakukan. Saat itu Koran Tempo menampilkan photo Munarman sedang mencekik apa yang disebut Tempo sebagai anggota AKK-BB. Koran Tempo tidak melakukan cek ulang terhadap Munarman. Belakangan ternyata Munarman justru mencegah anggotanya sendiri agar tidak berbuat anarki.[5]

Tidak ada media massa yang benar-benar objektif. Semua media massa pastilah memiliki pradigma tersendiri dalam pemberitaannya. Namun ironisnya, dominasi yang dilakukan oleh pihak Barat terkesan membawa misi untuk memojokkan islam. Pers memposisikan seakan-akan sebagai media massa non partisan, tapi kenyataannya memihak pada kepentingan tertentu.

Ismail Yusanto menambahkan disamping level personal insan jurnalistik, perlu juga secara struktur membangun jaringan media massa global. Mengingat dominasi pers Barat tidak bisa dilepaskan dari dominasi politik dan ekonomi Barat, umat Islam juga harus memiliki kekuatan politik dan ekonomi global. ” Dalam konteks itulah seruan Khilafah Islam yang akan menyatukan umat Islam seluruh dunia, menjadi sangat penting dalam hal. Tanpa ada kebijakan politik yang memutuskan dominasi Barat, pers Barat akan terus menerus menyerang Islam tanpa ada kekuatan yang seimbang,” tegasnya.[6]

BAB III

Penutup